Senin, 17 Agustus 2009

KEJAHATAN KORPORATOKRASI DI INDONESIA

John Perkins adalah penulis asal Amerika Serikat yang mengungkapkan kejahatan korporatokrasi yaitu jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari negara-negara Dunia ketiga, termasuk Indonesia. Dalam bukunya yang pertama, Confession of an Economic Hit Man (2004) Perkins menyebut dirinya Bandit Ekonomi atau EHM (economic hit man) yang bekerja di perusahaan konsultan MAIN di Boston, AS.
Cara kerja mereka mirip mafia karena menggunakan semua cara, termasuk pembunuhan, untuk mencapai tujuan. Ia mengungkapkan bandit-bandit ekonomilah yang melenyapkan Presiden Panam Omar Torrijos dan Presiden Ekuador Jaime Roldos. “Kita melekukan pekerjaan kotor. Tak ada yang tahuapa yang kamu lakukan, termasuk istri kamu. Kamu ikut atau tidak? Kalau mau, kamu dilarang keluar dari MAIN sampai meninggal dunioa,” kata bos Perkins yang suatu hari raib ibarat hantu.
Tugas pertama Perkins membuat laporan-laporan fiktif untuk IMF da World Bank agar mengucurkan utang luar negeri kepada negara-negara Dunia Ketiga.
Tugas kedua Perkins membangkrutkan negeri penerima utang. Setelah tersandera utang yang menggunung, negara pengutang dijadikan kuda yang dikendalikan kusir. Negara pengutang di tekan agar, misalnya mendukung Pemerintah AS dalam voting di Dewan Keamanan PBB. Bisa juga negara pengutang dipaksa menyewakan lokasi untuk pangkalan militer AS. Sering terkjadi korporatokrasi mermaksa negeri pengutang menjual lading-ladang minyak meraka kepada MNC (multinational Corporation) milik negara-negara Barat.
Selama tiga bulan pada tahun 1971, Perkins berkeliling ke berbagai tempat menyiapkan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi, pendapat perkapita (GNP), dan berbagai indicator lain yang dipalsukan dan di laporkan kepada kepada IMF dan World Bank. Para eksekutif kedua lembaga itu pura-pura terpesona kepada berbagai indicator yang angkanya dicatut para bandit ekonomi itu dan segera menyalurkan utang.
Eksistensi korporatokrasi disambut hangat para pejabat tinggi Orde Baru. Korporatokrasi membuka peluang emas untuk KKN. Kospiarasi antara korporatokrasi dengan kleptokrasi Orde baru dijalin melalui prinsip “tahu sama tahu” dalam rangka ‘pembangkrutan” (bukan pembangunan) Indonesia. Konspirasi inilah yang mengawali berputarnya lingkaran setan utang yang dielu-elukan ideology pembangunan Orde baru.
Pembangunan berbagai proyek infrastruktur itu bertujuan merebut laba maksimal bagi perusahaaan-perusahaan AS. Tujuan lainnya memperkaya elite Orde baru dan keluarganya agar mereka tetap loyal kepada korporatokrasi. Utang yan g semakinmenggunung akan semakin menguntungkan persekongkolan itu. Dan Perkins pun dinyatakan lulus sebagai bandit ekonomi andal berkat karirnya yang sukses di Indonesia.
……………………………………….
Sebagai ekonom utama di MAIN, Perkins memberikan rekomendasi jumlah utang yang disalurkan IMF dan World Bank. Salah satu syaratnya pemerintah harus menyalurkan 90 persen dari utang itu ke kontraktor-kontraktor AS untuk membangun berbagi proyek infrastruktur seperti jalan raya atau pelabuhan yang dikerjakan para ppejabat tinggi Orde baru dan keluarganya. Jika presiden Soekarno menentang kehadiran korporatokrasi, Presiden soeharto sebaliknya. Tak heran utang luar negeri Soekarno tak lebih dari $ 2,5 milyar U.S, sebaliknya utang luar negeri Soharto lebih dari$100 milyar U.S.
Kongkalikong korporatokrasi dengan kleptopkrasi tampak dari proyek PLTU paiton I dan II yang nilainya $3,7 milyar U.S. Megaproyek ini tak bermanfaat sebab harga listrik yang dihasilkan 60% lebih mahal daripada di Filipina atau 20 kali lebih mahal dibandingkan di AS. Dana Pembangunan Paiton berasal dari utang yang disalurkan ECA (export credit agencies) asal Negara-negara maju. Korupsi Orde Baru di mulai ketika 15,75% saham megaproyek itu diestor kepada kroni dan keluarga Soeharto.
Kontrak-kontrak Paiton, mulai dari pembebasan lahan sampai monopoli suplai batu bara, dihadiahkan tanpa ntender kepada konspirasi korportatokrasi dengan klepokrasi. Setelah Soeharto lengser ing keprabon ketahuanlah nilai proyek Paiton terinfalsi 72%. Pemerintah-pemerintah pasca Soeharto coba menegosiasi ulang Paiton denagan argument megaprtoyek itu adalah hasil KKN. Akibatnya Indonesia selama 30 tahun harus membayar ganti rugi $8,6 sen U.S per kWh.
Mungkin iotulah sedikit kisah yang bisa di petik dari buku “JOHN PERKINS: Membongkar kejahatan Jaringan Internasional” and diterbitkan oleh UFUK 2009. Kata Pengantar ini sendiri ditulis oleh Budiarto Shambazy yang sekarang menjabat sebagai Wartawan Senior Harian Kompas

0 komentar:

Poskan Komentar